Langsung ke konten utama

Postingan

BAB III Lembaga Keuangan Bank dan non Bank

A. Jenis Lembaga Keuangan Bank   Lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian suatu negara terdiri dari dari 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Perbedaan jenis itu saling melengkapi jika pada sewaktu-waktu bank tidak bisa berperan namun lembaga keuangan bukan bank yang menutupi kekurangan itu.  Pada dasarnya bank memang lembaga keuangan utama yang menyediakan fasilitas kepada nasabah dan membutuhkan akuntansi sebagai sistem informasi beserta fungsi sistem informasi akuntansi sehingga bisa melakukan transaksi apapun dengan mudah. Lembaga keuangan bank secara garis besar terdiri dari 2 jenis antara lain: 1. Bank Umum (Konvensional dan Syariah), 2. Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah). Pengertian Bank Umum  Pengertian Bank Umum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diperbarui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvension...

BAB II Prosedur Pendirian Bank

A. Pendirian Badan Hukum Bank Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apapun haruslah mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dahulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha perbankan.Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.  Artinya jika ingin mendirikan bank, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Izin pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat meliputi izin prinsip dan izin usaha, sesuai yang tercantum dalam UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dan SK Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, menetapkan ketentuan bagi pendirian bank umum dan BPR bahwa untuk pendirian Bank Umum dan BPR meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian bank dilakukan dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untu...

Bab I Sejarah Bank di Indonesia

A. Sejarah Perbankan di Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain 1. De Javasce NV. 2. De Postspaarbank. 3. Hulp en Spaar Bank. 4. De Algemene Volkskrediet Bank. 5. Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM). 6. Nationale Handelsbank (NHB). 7. De Escompto Bank NV. 8. Nederlansch Indische Handelsbank Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain: 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank 2. Bank Nasional Indonesia. 3....

BAB X PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Pertemuan I Kebijakan Politik Indonesia  1. Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem Pesidensial (presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Di hari itu pula ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X bulan Oktober 1945, yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) melakukan tugas legislatif, sebelum terbentuknya MPR/DPR. Wakil Presiden Hatta untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 Novermber 1945 tentang pemberlakuan Kabinet Parlementer. Dengan maklumat tersebut Indonesia menjalankan...